Blog

HUMAS-Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Indonesia memaparkan hasil penelitian mereka terkait Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Inhu, Kamis (3/11) di Aula Bappeda dan Litbang Inhu.

Pemaparan bertajuk “Mengkaji Efektifitas Alat Pengaduan Publik ini dihadiri sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhu, kepala desa serta admin LAPOR di Kabupaten Inhu. “Berdasarkan hasil survey kami, pengelolaan LAPOR Kabupaten Inhu sudah cukup baik, meskipun masih perlu adanya peningkatan, terutama terhadap proses tindaklanjut laporan serta kampanye terhadap LAPOR kepada masyarakat,” ungkap Direktur Eksekutif CIPG, Fajri Siregar.

Penelitian CIPG terhadap pelaksanaan LAPOR di Kabupaten Inhu telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 hingga awal 2016 lalu pada tiga kecamatan yakni Rengat, Rengat Barat dan Pasir Penyu. Tiga kecamatan ini dipilih sebagai fokus penelitian karena persentase jumlah aduan yang diterima lebih banyak dari tiga kecamatan tersebut.

“Dari tiga kecamatan yakni Rengat, Rengat Barat dan Pasir Penyu, isu yang paling banyak dilaporkan masyarakat diantaranya terkait administrasi kependudukan sebanyak 28,89 persen, kependudukan 20 persen dan laporan tentang pelayanan air sebanyak 11,11 persen. Selain itu, berdasarkan rentang umur yang telah menggunakan LAPOR di Kabupaten Inhu adalah masyarakat yang berada pada rentang usia 31 hingga 35 tahun.

Kedepan, beberapa hal yang menjadi rekomendasi  CIPG terhadap pengelolaan LAPOR di Kabupaten Inhu diantaranya, merubah cara pandang dari sosialisasi menjadi kampanye agar LAPOR lebih dikenal luas oleh masyarakat, mengintegrasikan alat pengaduan dalam sistem penilaian kinerja, dukungan kepemimpinan disertai pengawasan serta keterlibatan aparatur lain selain pemerintah.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pemberitaan Bagian Humas Setda Inhu, Rahmadi menyampaikan bahwa pihaknya hanya bertindak selaku admin kabupaten yang bertugas memverifikasi dan meneruskan setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai SOP yang telah ditetapkan. Karena itu, efektifitas pelaksanaan LAPOR di Kabupaten Inhu juga sangat tergantung dengan hasil tindaklanjut terhadap pengaduan yang diterima oleh admin SKPD. “Rekomendasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat kita tindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas alat pengaduan khususnya LAPOR di Kabupaten Inhu,” ucapnya.

Selain itu, Rahmadi juga menyampaikan bahwa Bagian Humas Setda Inhu sudah melakukan upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan LAPOR diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi dihadapan mahasiswa, pemasangan poster dan stiker pada seluruh SKPD di Kabupaten Inhu serta melaksanakan program siar LAPOR 1708 melalui Radio Swai FM.

Dari upaya tersebut telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Inhu yang dibuktikan meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima admin kabupaten dan telah diteruskan kepada admin SKPD. Bahkan jumlah pengaduan yang diterima pada bulan Oktober 2016 merupakan yang tertinggi sejak LAPOR dilaksanakan di Kabupaten Inhu tahun 2014 lalu.***

SIAK-Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tingkat Provinsi Riau melakukan penilaian di Kecamatan Koto Gasib, Selasa (1/11/16). Kecamatan Koto Gasib mewakili Kabupaten Siak untuk menjadi yang terbaik di Riau.

Kedatangan tim penilai disambut langsung oleh Asisten Administrasi Umum Jamaludin didampingi Camat Koto Gasib Syafrizal.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau Rahima Erna, Ketua Tim Penilai Rahyunir, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Siak, Budi L Yuwono, Kepala UPTD Kecamatan Kandis, Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Siak Kharial Azmi, Kapolsek Koto Gasib, penghulu serta tokoh masyarakat.

Asisten Administrasi Umun Jamaludin dalam sambutannya mengatakan bahwa EKK ini merupakan kegiatan yang terprogram dan bertujuan memotivasi camat “Kegiatan EKK ini Memang suatu kegiatan yg memang sudah diprogramkan, disamping menilai kecamatan sekaligus juga menilai camatnya. Jadi di Siak ini hampir 5 tahun melakukan kegiatan ini dan tujuannya untuk memotivasi camat beserta jajarannya serta masyarakat untuk berlomba-lomba bersama kita membangun kecamatan yang kita cintai” katanya.

“Dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah kita dapat saksikan geliat pembangunan yang sudah kita rasakan di Kecamatan Kabupaten Siak ini. Sejalan dengan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab.Siak juga sejak tahun 2012 lalu sudah melimpahkan izin dan kewenangan Kabupaten kepada Kecamatan dan juga kepala desa. Terdapat 76 izin dan rekomendasi yang merupakan kewenangan Kabupaten diserahkan ke kecamatan dan desa, dengan tujuan mempercepat pelayanan dan efisiensi” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu juga Rahima menyatakan, EKK merupakan agenda tahunan guna mencari kecamatan dengan pelayanan publik terbaik. “Kegiatan ini semacam pemberian reward dan motivasi kinerja pemerintah kecamatan untuk pelayanan terhadap masyarakat, “ujarnya.

“Kami bersama tim datang ke Kabupaten Siak ini sudah tidak meragukan lagi, baik di tingkat Provinsi maupun nasional siak sudah dikenal. kami sangat banggakan Siak, termasuk kepada pariwisata serta ikon lainnya terutama Istana Siak” Lanjutnya,

Diakuinya dengan keunggulan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Siak akan sulit dikejar Kabupaten lain. semua Kecamatan di kabupaten hampir sama, dengan melihat pada Kecamatannya yang minim akan konflik, memiliki banyak prestasi dan juga kinerja aparatur yang bagus serta masyarakatnya yg welcome.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Provinsi Riau DR Rahyunir Rauf, menjelaskan, sesuai Peraturan Gubernur No.50 tahun 2014, ada empat indiaktor penilaian.

Pertama, indikator pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang disebut dengan tugas delegatif camat. Artinya sejauh mana camat menyelengarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kedua, tugas umum pemerintahan, kontek pemerintahan disebut tugas atributif camat. Ini melekat pada personal camat itu sendiri.

Ketiga, pelaksanaan tugas lain. Artinya tugas di luar atribut dan delegelatif, sifatnya insidentil, di luar pelimpahan wewenang.

Keempat, inovasi Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan kelima indikator yang ditambah tim penilai, prestasi yang diraih kecamat.

Dan untuk tekhnik penilaian, dengan melakukan wawancara terhadap camat, kapolsek, danramil, penghulu serta perangkat lainnya yg ada d lingkungan kecamatan koto gasib, menggunakan tekhnik dokumentasi, observasi pengamatan secara langsung di kantor camat.

“Ini merupakan tahun yg ke lima kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerinta Provinsi Riau, dan di tahun kelima ini kami turun di Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak senantiasa mengikuti kegiatan ini, dan tidak pernah absen menjadi juara di setiap tahunnya” tutup dia.

RAPAT PARIPURNA DPRD INHU TENTANG PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA

NOMOR 9 TAHUN 2014, RABU 2/11/2016 

HUMAS-Camat Rengat Barat, Sarman melantik dan mengambil sumpah Penjabat Kepala Desa Alang Kepayang Ja’at, SE di halaman Kantor Desa Alang Kepayang, Selasa (1/10). Pelantikan Penjabat Kepala Desa Alang Kepayang ini dihadiri langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto didampingi sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Penjabat Kepala Desa Alang Kepayang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. Kpts . 356/IX/2016, tertanggal 14 September 2016. Ja’at yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Rengat Barat dilantik menggantikan Mohd Safi’i yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Dihadapan ratusan masyarakat yang hadir, Bupati Inhu H Yopi Arianto menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya ke Rahmatullah Kepala Desa Alang Kepayang periode 2012-2017 Mohd. Safi’i. “Beliau di cintai Allah SWT, karena itu beliau lebih dulu di panggil meninggalkan kita semua,” ungkap Bupati Yopi seraya mengucapkan ribuan terimakasih kepada Almarhum Mohd Safi’I atas dedikasinya selama menjabat sebagai Kepala Desa Alang Kepanyang.

Bupati Yopi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ja’at yang telah dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Alang Kepayang yang baru. Bupati berharap dengan latar belakang Ja’at sebagai seorang birokrat akan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam membangun komunikasi serta melaksanakan roda pemerintahan di Desa Alang Kepayang.

“Perlu diingat, sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis terdepan, penilaian terhadap aparatur pemerintahan desa dapat berpengaruh kepada pemerintahan secara umum. Untuk itu, saya ingatkan kepada seluruh jajaran di pemerintah desa, mari tunjukkan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam bekerja,” tegasnya.

Terkait akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2017 mendatang, Bupati Inhu H Yopi Arianto berpesan agar masyarakat bersama pemerintah bersama-sama menjaga ketertiban serta keharmonisan ditengah kehidupan bermasyarakat. “Silahkan berdemokrasi namun tetap yg utama adalah menjaga keamanan dan ketertiban serta bagaimana mempersatukan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati H Yopi Arianto juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada masyarakat Desa Alang Kepayang yang hadir dalam pelantikan tersebut untuk menyampaikan aspirasi seputar pembangunan, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. ***

HUMAS-Bupati Inhu H Yopi Arianto tampil sebagai pembicara pada Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 kategori inovasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Bale Asri Pusdai Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10).

Selain pengelolaan pengaduan masyarakat, Bupati Yopi juga memaparkan terkait aktivitasnya menjemput aspirasi masyarakat melalui kegiatan touring bersama para pejabat dilingkungan Pemkab Inhu yang mengundang keingintahuan peserta dari kabupaten/kota lain di Indonesia.

Selain Bupati Inhu, juga tampil Gubernur DKI Jakarta, Walikota Bandung yang masing-masing diwakilkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bupati Bojonegoro Suyoto. Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 ini diikuti 59 inovator serta perwakilan provinsi, kabupaten/kota se Indonesia.

Pada pemaparan tersebut, Bupati Yopi menyampaikan tiga pengelolaan pengaduan masyarakat yang tersedia di Kabupaten Inhu diantaranya, pengaduan melalui handphone pribadi Bupati Yopi di nomor 081275759000, SMS center RSUD Indrasari Rengat di nomor 085363492255 serta Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) 1708.

“Sejak mengemban amanah sebagai Bupati Inhu tahun 2010, saya berkomitmen untuk memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada mayarakat, terutama dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satunya kita implementasikan melalui saluran pengaduan dan menjemput aspirasi langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan Bupati Yopi, SMS ke nomor handphone pribadinya di nomor 081275759000 selalu ia sebarkan saat blusukan ataupun menggelar touring untuk menjemput aspirasi masyarakat. Setiap pengaduan yang diterima, terutama menyangkut pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik akan diteruskan kepada pejabat terkait di Pemkab Inhu untuk segera ditindaklanjuti.

Kemudian SMS center RSUD Indrasari Rengat merupakan saluran pengaduan masyarakat yang dikembangkan secara internal untuk memberikan saluran pengaduan kepada masyarakat dan pasien yang tengah berobat untuk menyampaikan keluhan dan sarannya terkait pelayanan yang diberikan RSUD Indrasari.

“SMS center RSUD Indrasari sudah dikembangkan sejak tahun 2012 dan sampai saat ini sudah terdapat 402 pengaduan yang masuk dan telah dikelola dengan baik oleh manajeman RSUD Indrasari. Sebab setiap pengaduan yang masuk sudah harus direspon paling lambat 30 menit untuk SMS standar tingkat pertama sebelum dilakukan kroscek ke lapangan dan dilakukan perbaikan,” ungkap Bupati Yopi.

Sedangkan Lapor 1708 sudah dilaksanakan Kabupaten Inhu sejak tahun 2014 yang diinisiasi oleh UKP4 dan menjadi pilar penting pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI) tahun 2013. Saat itu, Kabupaten Inhu terpilih sebagai pilot project OGI. “Kabupaten Inhu menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan LAPOR sebagai sarana menampung pengaduan masyarakat,” ucapnya.

Hingga saat ini, sudah terdapat lebih dari 300 pengaduan yang diterima dan sudah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Inhu. “Dengan adanya LAPOR, Pemkab Inhu dapat melihat klasifikasi pengaduan yang paling banyak disampaikan masyarakat dan datanya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.

Bupati Yopi Arianto juga berharap berbagai inovasi terbaik di seluruh Indonesia dapat diadopsi di Kabupaten Inhu sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan semakin meningkat dan sesuai keinginan masyarakat.

Selain pemaparan pengelolaan pengaduan masyarakat yang disampaikan Bupati Inhu Yopi Arianto, Kabupaten Inhu melalui Bagian Humas Setda Inhu juga tampil pada pelaksanaan kegiatan Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016.

Ikut mendampingi Bupati Yopi Arianto pada forum tersebut, Kepala Dispenda Inhu Arif Fadillah, Kabag Humas Jawalter, serta Direktur RSUD Indrasari drg Siska Listianti beserta jajaran.***

DALAM hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada periode 2016-2021, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul harus mengacu visi misi Bupati-Wakil Bupati (Wabup)Rohul terpilih Suparman-Sukiman yakni ‘Membangun Desa Menata Kota’.

Permintaan itu diungkapkan Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rohul, H Sukiman di hadapan Kepala SKPD Rohul, Senin (25/7/16), saat membuka Rakor RPJMD Kabupaten Rohul 2016-2021 yang digelar Bappeda Rohul di aula Kantor Bappeda Rohul.

Menurut H Sukiman, penyusunan RPJMD yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan itu, haruslah memprioritaskan program utama yang tertuang dalam visi misi, yakni jalan, jembatan, pariwisata, listrik. Selain bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi program skala prioritas.

Disampaikannya, untuk memaksimalkan pencapaian program prioritas yang menjadi misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati Rohul Suparman-Sukiman,

seluruh  SKPD untuk dapat mengurangi anggaran terhadap program di luar dari program prioritas tersebut. ”Untuk lima tahun ke depan, pembangunan fokus bidang infrastruktur untuk  kepentingan rakyat seperti pariwisata, listrik, jalan dan jembatan. Untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Rohul itu, seluruh SKPD dapat bersinergi serta bekerja  dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, serta mengenyampingkan ego sektoral,” sebutnya, sebagaimana dilansir RiauEksis.com. (adv/hms/ismi)

Wayang Kulit yang disebut ringgit wacucal (Jawa-RED) budaya asli warisan leluhur bangsa Indonesia kini telah diakui oleh UNESCO, yaitu salah satu Badan Dunia yang bernaung di Perserikatan Bangsa bangsa (PBB), sejak 7 November 2003 lalu. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mengakui wayang sebagai World Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Pengakuan tersebut di atas sangat berarti bagi bangsa Indonesia bahwa wayang sebagai budaya bangsa yang kita warisi dari leluhur, diakui oleh dunia. Oleh karena itu sebagai pewaris langsung budaya wayang kita bangsa Indonesia harus bisa melestarikannya dengan berbagai cara seperti misal belajar hal ikhwal tentang wayang baik dari buku-buku maupun di sekolah atau akademi, mengadakan pentas wayang kulit dll. Suatu contoh nyata belum lama ini bersempena dengan datangnya Tahun Baru Hijjriyah 1438 di beberapa tempat di Kabupaten Pelalawan mengadakan pesta Menyambut Tahun Baru dengan menggelar Wayang Kulit Semalam Suntuk.

Paguyuban Seni Karawitan Ngluri Laras Dewi Jaya Pangkalan Kerinci yang dipimpin oleh Tripel “P” Paidi Parmin Pujo pada tanggal 9 Oktober 2016 mengadakan Pagelaran Wayang Kulit dengan Dalang Ki Tantut Sutanto dari Klaten. Dilanjutkan tanggal 10 Oktober 2016 Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui menggelar Wayang Kulit dengan Dalang Ki Agung Kreshna dari Ngawi. Sedangkan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui menggelar wayangnya tanggal 22 Oktober 2016 dengan Dalang Ki Maman Sutanto dari Sragen. Hal seperti itulah salah satu bentuk pelestarian kebudayaan karena dengan adanya pentas seperti itu merupakan media sosialisasi pengenalan wayang kulit kepada generasi penerus.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang super canggih wayang mulai tergeser oleh kebudayaan manca Negara seperti game on line, pokemon, mobil strike dll. Wayang yang diciptakan (dianggit bhs Jawa-RED) oleh Sunan Kali Jaga salah satu Wali Songo penyebar agama Islam di Jawa, dengan wayang dan gamelannya Sunan Kali Jaga memulai syiar Agama Ilslam. Dan sejak itu masyarakat laki-laki perempuan, tua-muda bahkan anak-anak sangat nenggandrungi kesenia wayang kulit. Maka orang menyebut Wayang adalah tontonan sekaligus tuntunan, artinya bisa sebagai hiburan untuk ditonton yang di dalamnya terdapat petunjuk atau tuntunan hidup yang baik yang berdasar syariat Agama Islam.

Beberapa contoh nilai islami yang terkandung dalam seni wayang sebagai berikut :

1. Rukun Islam ada lima di dalam seni wayang dilambangkan tokoh pembela kebenaran yaitu Pendawa yang terdiri : Yudistira, Werkudara, Janaka, Nakula dan Sadewa.
2. Kalimat Syahadat yang menjadi rukun islam pertama di dalam seni wayang dilambangkan menjadi pusaka sakti para Pendawa namanya Jamus kalimasada.

Masih banyak hal-hal baik tersurat maupun tersirat yang terkandung di dalam seni wayang yang merupakan ajaran-ajaran yang didasarkan pada syariat Islam. Bertolak dari deskripsi tersebut kita selaku pewaris budaya langsung penulis ingin mengajak para pembaca merenung sejenak. Mengapa jauh sebelum Budaya wayang dikenal oleh orang manca masyarakat kala itu menggandrunginya. Sekarang Dunia sudah mengakui bahwa wayang itu adalah budaya Adi Luhung, wayang sebagai World Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Mengapa kita selaku pewaris kebudayaan kurang mengapresiasi. Apakah menunggu bangsa lain, Negara lain menklaim budaya wayang adalah milik mereka kita baru sibuk untuk merasa memiliki.

Di sini penulis ingin mengajak kepada kita semua agar tidak melupakan kebuadayaan bangsa sendiri. Orang Jepang ada yang jadi pesinden, si Meghan dari Amerika Serikat telah menjadi pesinden. Semetara anak-anak remaja bangsa kita sibuk dengan game on line karena mereka menganggap wayang adalah kuno, tradisional, kampungan tidak modern, ketinggalan jaman dan lain-lain. Kapan kita akan mempopulairkan kebudayaan kita sendiri….????? Rumongso Handarbeni Mulat Saliro Hangroso Wani !!!!  (*PMR)

WAKIL Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rohul, H Sukiman didampingi istrinya, Peni Herawati bersama ratusan warga masyarakat Kecamatan Kabun, menggelar acara halal bi halal di halaman Kantor Camat Kabun pada Jumat (29/7/16). Pada acara ini, tampak ratusan masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan H Sukiman dan rombongan. Setibanya di lokasi, H Sukiman langsung disambut oleh Camat Kabun, Zulhendri beserta jajarannya. H Sukiman kemudian dikalungi bunga dan disambut dengan tari persembahan.

Dalam sambutannya, Camat Kabun Zulhendri  mengatakan bahwa beberapa kebutuhan masyarakat yang harus menjadi program pemerintah salah satunya mengenai infrastruktur jalan. Menurutnya infrastruktur jalan di Kecamatan Kabun sudah banyak yang bagus namun ada beberapa kilometer masih rusak. Untuk itu, mewakili masyarakat setempa, Zulhendri meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul agar dapat memperbaiki jalan yang rusak itu.

Sementara itu Plt Bupati Rohul H Sukiman menjelaskan dari sekian banyak keluhan yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Kabun dan juga yang disampaikan masyarakat akan segera diselesaikan oleh Pemkab Rohul. ”Keluhan yang telah disampaikan tadi, kami dari Pemkab Rohul akan segara berupaya merealisasikan secapatnya masalah tersebut,” jelas Sukiman, dilansir RiauEksis.com.

Di samping acara halal bi halal sekaligus silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Kabun, Plt Bupati Rokan Hulu juga melaksanakan peresmian Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta memberikan sertifikat kepada anggota koperasi. Lebih lanjut Sukiman menjelaskan, tentang Usaha Mikro dan Usaha Kecil hendaknya koperasi ini dapat dikelola baik sesuai kebutuhan dan porsinya. (adv/hms/ismi)